(Link download materi format word berada paling bawah pada artikel ini)
A.
KEBIJAKAN
MONETER
1.
Pengertian
kebijakan moneter
Kebijakan moneter
adalah kebijakan yang diberlakukan pemerintah (Bank Indonesia) untuk
mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar.
2.
Peran dan Fungsi
Kebijakan Moneter
a.
Peran kebijakan
moneter
1)
Mencapai target
pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi
Kebijakan moneter yang
dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah berdampak positif terhadap
pertumbuhan ekonomi padaberbagai sektor ekonomi. Nilai tukar yang stabil dapat
menstabilkan harga dan inflasi.
2)
Menjaga
kestabilan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Stabilitas ekonomi
dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan
berkelanjutan. Pertumbuhan arus barang / jasa serta perputaran uang berlaku
secara berimbang. Untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan arus barang /
jasa dengan tingkat perputaran uang, bank sentral perlu mengatur jumlah uang
beredar.
3)
Menjaga
stabilitas harga untuk mengurangi inflasi
Jumlah uang yang
beredar yang melebihi kebutuhan akan menyebabkan harga barang / jasa mengalami
kenaikan atau inflasi. Inflasi ini akan berdampak pada turunnya nilai mata uang
karena daya beli konsumen akan menurun. Jumlah uang yang beredar pada masyarakat
memberi pengaruh pada tingkat harga yang berlaku. Dengan tingkat harga yang
stabil, daya beli masyarakat akan terjaga. Daya beli masyarakat yang stabil
dapat mendorong keadaan ekonomi yang kondusif dan berdampak positif bagi
pertumbuhan ekonomi.
4)
Meningkatkan
kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan
Perekonomian yang
stabil menimbulkan dampak positif bagi iklim investasi atau iklim usaha.
Kondisi ini akan menarik investor mengembangkan investasi baru dinegara
tersebut. Pertumbuhan investasi meningkat, produksi juga meningkat sehingga
membuka kesempatan kerja baru melalui pendirian berbagai pabrik atau pun
perusahaan. Peningkatan produksi juga berdampak positif terhadap peningkatan
kesejahteraan karyawan. Pendirian pabrik atau perusahaan baru dapat memperluas
kesempatan kerja bagi masyarakat.
5)
Memperbaiki
neraca pembayaran dan neraca perdagangan
Kebijakan moneter dapat
berpengaruh terhadap neraca pembayaran, misalnya kebijakan devaluasi. Devaluasi
menyebabkan harga produk diluar negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan
mata uang asing. Dengan devaluasi, nilai ekspor akan meningkat dan nilai impor
akan menurun. Kebijakan devaluasi dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan
luar negeri ke posisi seimbang atau surplus.
3.
Instrumen
kebijakan moneter
a.
Operasi pasar
terbuka (Open Marketing Operation)
Pada operasi pasar
terbuka, Bank Indonesia (BI) dapat menjual atau membeli suart berharga seperti Sertifikat
bank indonesia (SBI). Apabila terjadi kelebihan jumlah uang beredar, bank
indonesia akan menjual surat-surat berharga kepada masyarakat sehingga
mengurangi jumlah uang beredar.
b.
Kebijakan
diskonto (Discount Rate Policy)
Kebijakan diskonto
merupakan kebijakan untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar dengan
menaikkan suku bungan Bank.
c.
Penentuan cadangan
kas (Cash Ratio)
Penentuan cadangan kas
menrupakan kebijakan bank indonesia untuk menambah atau mengurangi jumlah uang
beredar dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum bank umum.
Apabila bank indonesia menaikkan cadangan kas bank umum, berarti bank indoensia
ingin mengurangi jumlah uang beredar.
d.
Kebijakan kredit
selektif
Kebijakan kredit
selektif merupakan kebijakan kebijakan mengurangi jumlah uang beredar dalam
masyarakat dengan menentukan syarat-syarat yang ketat untuk memperoleh pinjaman
(kredit).
Syarat-syarat dalam
pemberian kredit harus memperhatikan prinsip 5 C sebagai berikut :
1)
Character
(karakter), berkaitan dengan sifat dan kepribadian calon peminjam (debitur)
2)
Collateral
(jaminan), berkaitan dengan jaminan yang dimiliki calon peminjam (debitur)
untuk mengajukan kredit
3)
Capital (modal),
berkaitan dengan kemampuan calon debitur untuk menghasilkan modal sendiri dalam
menjalankan kegiatan usahanya
4)
Capacity
(kapasitas), berkaitan dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman.
5)
Condition of
economy (kondisi ekonomi), berkaitan dengan kondisi perekonomian yang sedang
terjadi dalam masyarakat suatu negara.
e.
Imbauan moral
(moral persuasion)
Imbauan moral merupakan
cara bank indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan mengarahkan
atau menghimbau lembaga perbankan dan masyarakat. Imbauan moral dilakukan bank
indonesia melalui media masa, pengunguman atau pidato untuk mempengaruhi
lembaga moneter dan individu atau masyarakat yang bergerak dibidang moneter.
f.
Kebijakan devaluasi
dan revaluasi
Devaluasi merupakan
kebijakan menurunkan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang
bertujuan memperbaiki neraca pembayaran. Dengan kebijakan devaluasi diharapkan
harga barang ekspor menjadi relatif lebih murah diluar negeri sehingga nilai
ekspor meningkat. Revaluasi merupakan kebijakan menaikkan kurs mata uang rupiah
terhadap mata uang asing. revaluasi dilakukan apabila nilai kurs dianggap
terlalu rendah. Kebijakan ini diambil ketika pemerintah ingin menaikkan impor
dan menurunkkan ekspor.
4.
Dampak kebijakan
mineter terhadap perekonomian
Kebijakan moneter
berperan penting dalam pengaturan kegiatan ekonomi suatu negara terutama negara
sedang berkembang. Khususnya saat inflasi, melalui kebijakan moneter, bank
indonesia dapat mengendalikan jumlah uang beredar untuk memacu pertumbuhan
ekonomi dan mempertahankan kestabilan harga. Kebijakan moneter ditujukan untuk
menjaga agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah sesuai kebutuhan
sehingga harga transaksi perdagangan berlangsung lancar tanpa menimbulkan
tekanan inflasi.
B.
KEBIJAKAN FISKAL
1.
Pengertian
Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal
(fiscal policy) atau kebijakan anggaran diartikan sebagai tindakan pemerintah
dalam bidang anggaran belanja negara untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.
Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatur
penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian nasional.
Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau
APBN. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran negara dan pajak.
Dengan kebijakan fiskal pemerintah dapat mengupayakan terhindarnya perekonomian
dari keadaan yang tidak diinginkan seperti pengangguran, inflasi dan neraca
pembayaran internasional.
2.
Peran dan Fungsi
Kebijakan Fiskal
a.
Peran Kebijakan
Fiskal
1)
Meningkatkan
produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi
Pada saat perekonomian
mengalami kelesuan, jumlah produksi nasional cenderung menurun. Kelesuan
ekonomi disebebkan turunnya daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat
turun, barang dan jasa yang diproduksi produsen akan dikurangi sehingga
produksi nasional mengalami penurunan. Saat mengalami kelesuan ekonomi (resesi)
pemerintah akan menambah jumlah anggaran belanja untuk membeli barang dan jasa.
Anggaran yang telah ditambahkan pemerintah dapat meningkatkan produksi suatu
perusahan sehingga produksi nasional juga meningkat. Apabila produksi nasional
meningkat. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang
terwujud dalam APBN.
2)
Memperluas
kesempatan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan
Pengeluaran pemerintah
dialokasikan untuk menyediakan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang
bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan usaha produktif.
Dengan kebjakan fiskal, pemerintah dapat memusatkan pembangunan di daerah
pedesaan. Pemerintah juga dapat mendorong industri rumah tangga melalui
pemberian modal atau pelatihan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Kebijakan pemerintah tersebut dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
3)
Menstabilkan
harga-harga barang
Penurunan pada
harga-harga umum akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha
swasta akan merugi. Investasi yang dilakukan swasta akan berkurang. Sebaliknya,
harga-harga umum yang terus meningkat (inflasi) akan mengakibatkan dampak
buruk. Inflasi dapat memberikan keuntungan pada beberapa kelompok orang, tetapi
bagi orang yang berpenghasilan tetap dan rendah akan dirugikan.
4)
Menciptakan
pemerataan distribusi pendapatan
Penerimaan negara yang
optimal mengindikasikan dana untuk melakukan pembangunan dalam kondisi cukup
atau berlebih. Apbila dana pajak dioptimalkan tentu akan mencukupi kebutuhan
pembangunan indonesia, terutama pembangunan daerah terpencil dan tertinggal.
Kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sehingga sebagian besar masih
mengandalkan dana pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat melalu dana
alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dengan demikian pembangunan
infrastruktur dan fasilitas publik yang dianggarakan dari APBN, kondisi
perekonomian masyarakat akan mengalami kenaikan. Dengan demikian, kesenjangan
pendapatan antara masyarakat daerah satu dengan daerah lainnya dapat dikurangi.
b.
Fungsi kebijakan
fiskal
1)
Fungsi alokasi
Fungsi alokasi
bertujuan mendorong terciptanya efesiensi perekonomian dan stimulus pertumbuhan
ekonomi secara berkelanjutan. Kebijakan fiskal berperan aktif mengalokasikan
faktor-faktor produksi dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi
dan berdampak positif terhadap perekonomian.
2)
Fungsi
distribusi
Fungsi distribusi
berkaitan dengan sarana distribusi kemakmuran, mengurangi kesenjangan, serta
mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan.
3)
Fungsi
stabilisasi
Fungsi stabilisasi
bertujuan mendorong terwujudnya stabilisasi fundamental perekonomian. Fungsi
stabilisasi dimaksudkan untuk memelihara keseimbangan ekonomi terutama
perluasan kesempatan kerja, kestabilan harga barang pokok dan tingkat
pertumbuhan ekonomi.
3.
Instrumen
kebijakan nasional
a.
Pajak
Pengaruh pajak terhadap
kebijakan fiskal, jika pajak diturunkan, maka daya beli masyarakat akan
meningkat. Hal ini berdampak positif bagi sektor perekonomian lain seperti
industri. Namun demikian, kebijakan tersebut akan mengurangi penerimaan negara
dari sektor pajak. Jika pajak dinaikkan juga akan berpengaruh langsung dengan
semakin mahalnya harga di pasar. Disinilah kebijakan fiskal diterapkan untuk
mendapatkan langka terbaik mengatasi permasalahan ekonomi.
b.
Belanja
pemerintah
Pemerintah memiliki pos
anggaran pengeluaran (anggaran belanja) yang diatur dalam APBN, seperti pos
belanja gaji pegawai dan pos belanja pembelian barang dan/atau jasa. Dengan
pengaturan belanja negara, pemerintah mengendalikan kondisi perekonomian. Saat
terjadi kelesuan perekonomian, pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri.
Kenaikan tersebut ditujuan untuk meningkatkan permintaan agregat masyarakat.
c.
Subsidi
Subsidi merupakan
pemberian insentif dari pemerintah dalam pembentukkan harga barang bagi
masyarakat. Kebijakan ini ditempu pemerintah dalam upaya pengendalian harga
untuk melindungi produsen ataupun konsumen sekaligus menekan laju inflasi.
d.
Pinjaman publik
Pemerintah membutuhkan
dana untuk meningkatkan kualitas perekonomian melalui pembangunan infrastruktur
atau pengadaan barang. Adakalanya pendapatan pajak atau sumber pendapatan
negara lainnya tidak dapat memenuhi. Oleh karena itu, pemerintah harus
mengambil langka untuk meminjam dana yang disebut pinjaman publik.
4.
Jenis-jenis
kebijakan fiskal
a.
Kebijakan
anggaran seimbang
Merupakan kebijakan
dengan menyusun penerimaan dan pengeluaran sama besar
b.
Kebijakan
anggaran defisit
Merupakan kebijakan
dengan menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan yang berakibat
negara mengalami defisit anggaran
c.
Kebijakan
anggaran surplus
Merupakan kebijakan
dengan menyusun penerimaan lebih besar daripada pengeluaran
d.
Kebijakan
anggaran dinamis
Merupakan kebijakan
dengan cara menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran yang semakin besar (tidak
statis).
5.
Dampak kebijakan
fiskal terhadap perekonomian
Kebijakan fiskal akan
berpengaruh terhadap perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran negara.
Kondisi ini dapat dilihat dari selisi antara penerimaan dan pengeluaran maupun
jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegitatan yang dibiayai oleh
pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara berasal dari pajak dan
berbagai pungutan yang dipungut pemerintahdari perekonomian dalam negeri.
Pengeluaran negara merupakan semua pengeluaran untuk keperluan tugas pemerintah
dan pembiayaan berbagai proyek disektor negara ataupun Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Dalam penghitungan penerimaan dan pengeluaran negara akan diperoleh
anggaran surplus dan defisit APBN. Apabila anggaran surplus dalam APBN, akan
terjadi peningkatan kegiatan perekonomian yang besarnya tergantung pada
pengaruh anggaran surplus tersebut. Anggaran surplus membayar utang pemerintah
dan program pembangunan lain. Apabila terjadi defisit, dapat biaya dengan
pinjaman luar negeri atau dalam negeri. Sumber-sumber pinjaman dalam negeri
diperoleh dalam bentuk pinjaman perbankan dan nonperbankan yang mencakup
penerbitan obligasi negara dan privatisasi. Pengeluaran pemerintah yang
disalurkan secara tepat, berdampak pada meningkatnya perekonomian suatu negara
seperti pelaksanaan pembangunan fasilitas publik. Fasilitas penting lainnya
juga dapat merata apabila alokasi pengeluaran pemerintah tepat sarsaran.
Pengeluaran pemerintah lainnya juga berdampak pada peningkatan distribusi
pendapatan melalui peningkatan gaji pegawai negeri. Kebijakan fiskal perlu
diperhatikan agar kegiatan ekonomi tetap stabil dan tidak memicu krisis
ekonomi.
